Fakta dan Opini dalam wacana

Pelayanan Kesehatan Gratis Sulit Diberlakukan

BANDUNG, (PRLM).- Isu pelayanan kesehatan gratis, sering dimanfaatkan sebagai senjata pemikat pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, secara aplikatif program pelayanan kesehatan gratis sulit diberlakukan, jika tidak ada dukungan positif dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan APBD.

Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, ketika ditemui seusai rapat kerja nasional (rakernas) V Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) di Hotel Horison Jln. Pelajar Pejuang Bandung, Selasa (17/6).

”Tidak mudah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, bila tidak didukung keuangan yang kuat dari pemerintah setempat. Jadi, saya minta isu kesehatan gratis itu jangan hanya dimanfaatkan sebagai wacana dalam politik praktis di pilkada,” kata Menkes.

Jika wacana pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan tanpa melihat kemampuan rumah sakit daerah (RSD), ujar Siti, maka para dokter dan pengelola rumah sakit dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat. ”Aplikasinya harus benar. Kalau enggak, pemerintah pusat akan pantau terus dan bisa memberi sanksi kepada daerah,” ujarnya.

Mengenai penerapan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Siti berharap hasil rakernas V Arsada dapat mengoreksi dan memodifikasinya, supaya bisa diterapkan secara optimal di lapangan.

Bantuan dana dari pemerintah daerah, kata Siti, diharapkan tidak diberikan pascapengajuan klaim pelayanan. ”Tapi, bagaimana memberi dana segar kepada rumah sakit sebagai stok. Dengan demikian, jika dibutuhkan untuk biaya pelayanan bisa langsung dipakai tanpa menunggu klaim diajukan,” ujarnya.




Dari wacana tersebut terdapat beberapa opini dan fakta, diantaranya adalah:


FAKTA :
1. Secara aplikatif program pelayanan kesehatan gratis sulit diberlakukan, jika tidak ada dukungan positif dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan APBD.
2. Jika wacana pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan tanpa melihat kemampuan rumah sakit daerah (RSD), maka para dokter dan pengelola rumah sakit dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat.


OPINI :
1.”Tidak mudah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, bila tidak didukung keuangan yang kuat dari pemerintah setempat. Jadi, saya minta isu kesehatan gratis itu jangan hanya dimanfaatkan sebagai wacana dalam politik praktis di pilkada,”
2.”Tapi, bagaimana memberi dana segar kepada rumah sakit sebagai stok. Dengan demikian, jika dibutuhkan untuk biaya pelayanan bisa langsung dipakai tanpa menunggu klaim diajukan,”





Komentar :
Diatas adalah beberapa contoh opini dan fakta dalam suatu masalah, perlu kita ketahui bahwa fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Sedangkan opini adalah tanggapan orang terhadap sesuatu hal disertai dengan alasan-alasan untuk membuktikan kebenarannya. Dalam sebuah wacana pasti terdapat opini dan fakta, karena keduanya adalah salah satu unsur terpenting dalam wacana.

Pelayanan Kesehatan Gratis Sulit Diberlakukan

BANDUNG, (PRLM).- Isu pelayanan kesehatan gratis, sering dimanfaatkan sebagai senjata pemikat pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, secara aplikatif program pelayanan kesehatan gratis sulit diberlakukan, jika tidak ada dukungan positif dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan APBD.

Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, ketika ditemui seusai rapat kerja nasional (rakernas) V Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) di Hotel Horison Jln. Pelajar Pejuang Bandung, Selasa (17/6).

”Tidak mudah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, bila tidak didukung keuangan yang kuat dari pemerintah setempat. Jadi, saya minta isu kesehatan gratis itu jangan hanya dimanfaatkan sebagai wacana dalam politik praktis di pilkada,” kata Menkes.

Jika wacana pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan tanpa melihat kemampuan rumah sakit daerah (RSD), ujar Siti, maka para dokter dan pengelola rumah sakit dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat. ”Aplikasinya harus benar. Kalau enggak, pemerintah pusat akan pantau terus dan bisa memberi sanksi kepada daerah,” ujarnya.

Mengenai penerapan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), Siti berharap hasil rakernas V Arsada dapat mengoreksi dan memodifikasinya, supaya bisa diterapkan secara optimal di lapangan.

Bantuan dana dari pemerintah daerah, kata Siti, diharapkan tidak diberikan pascapengajuan klaim pelayanan. ”Tapi, bagaimana memberi dana segar kepada rumah sakit sebagai stok. Dengan demikian, jika dibutuhkan untuk biaya pelayanan bisa langsung dipakai tanpa menunggu klaim diajukan,” ujarnya.




Dari wacana tersebut terdapat beberapa opini dan fakta, diantaranya adalah:


FAKTA :
1. Secara aplikatif program pelayanan kesehatan gratis sulit diberlakukan, jika tidak ada dukungan positif dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan APBD.
2. Jika wacana pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan tanpa melihat kemampuan rumah sakit daerah (RSD), maka para dokter dan pengelola rumah sakit dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat.


OPINI :
1.”Tidak mudah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, bila tidak didukung keuangan yang kuat dari pemerintah setempat. Jadi, saya minta isu kesehatan gratis itu jangan hanya dimanfaatkan sebagai wacana dalam politik praktis di pilkada,”
2.”Tapi, bagaimana memberi dana segar kepada rumah sakit sebagai stok. Dengan demikian, jika dibutuhkan untuk biaya pelayanan bisa langsung dipakai tanpa menunggu klaim diajukan,”





Komentar :
Diatas adalah beberapa contoh opini dan fakta dalam suatu masalah, perlu kita ketahui bahwa fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Sedangkan opini adalah tanggapan orang terhadap sesuatu hal disertai dengan alasan-alasan untuk membuktikan kebenarannya. Dalam sebuah wacana pasti terdapat opini dan fakta, karena keduanya adalah salah satu unsur terpenting dalam wacana.